Mata Air Kehidupan

Beranda » Sosial Budaya » Hiperkriminalitas di Era-Modern

Hiperkriminalitas di Era-Modern

Kategori

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 1.715 pengikut lainnya

Statistik Blog

  • 10,078 hits

Kekuasaan adalah Cuplikan dari praktek cara-cara Malaikat dan Syetan”

Hiperkriminalitas: Sebuah kata untuk menggambarkan tentang aktivitas oknum diberbagai profesi dan bidang yang menjalan kegiatan kriminalnya dengan supercanggih, supergigih dan superstruktur. Mungkinkah demkian?. Jawabannya mungkin saja ia juga tidak, tergantung dari sisi mana melihatnya. Tetapi, jika kita berkacamata pada pandangan Jean Baudrillar (1997) yang menyebutkan bahwa kejahatan telah sempurna ketika ditemukan seluruh elemen dan perangkat-perangkatnya saling mendukung dan menyempurnakan, ditandai dengan melejitnya berbagai kejahatan kecil dan terus menerus di berbagai bidang. Pada konteks ini, politik kekuasaan menjadi ‘kue buka’ yang paling diincar oleh pelaku, entah dari pejabat struktur pemerintahan atau pun pelaku-pelaku politis.

Kata Hiper sering digunakan Yasraf Amir Piliang dalam berbagai karya-karyanya, sebut saja dalam Hatu-Hantu Politik dan Matinya Sosial (2003) yang menggambarkan berbagai bentuk keresahan pribadinya atas problem sosial yang semakin hari semakin terang dan jelas. Orang melakukan tindak kejatan tidak lagi sendiri dan bersembunyi. Tidak saja berbicara momentum waktu dan tempat, dengan siapa dan kepada siapa. Selama ‘mangsa’ mulai lengah, itulah momentum yang ‘mengungutungkan’. Pada sisi yang berbeda, kejahatan dilakukan dalam bentuk yang sangat struktur, sangat rapi, bersih, dan terencanakan. Rapi dengan semua modus yang telah disiapkan, bersih dari aura ‘penampakan’, dan dilakukan dengan kelihaian yang tajam. Hiperkriminalitas telah menjalar diberbagai sudut-sudut tempat manusia berpijak. Mulai dari keluarga hingga tingkat yang paling tinggi, negara. Tingkat keresahan yang dialami masyarakat sangat mungkin dipengaruhi oleh gejala-gejala kriminalitas yang kecil dan terus berlangsung di masyarakat.

Dalam tataran kebudayaan misalnya, muncul euphoria yang menjangkiti sebagain para politisi dan birokrat tanah air kita, satu sama lain mulai saling mencurigakan, hidup invidualistis, memenjarakan kebenaran, menjungjung tinggi kejahatan dengan berbagai modus dan alasan pembenaran atas nama rakyat, agama dan tuhan. Berdasarkan fakta yang dibawakan Rakyat, Agama dan Tuhan, semua hal bisa dinegosasikan, dikompromikan, dan ditolelir termasuk penejualan aset negara seperti BUMN, penjualan pulau, dan sejenisnya. Hiperkriminalitas juga muncul dalam ragam yang paling unik, seperti munculnya kelompok-kelompok tandingan yang bernyanyi dengan ‘lagu-lagu’ kesejahteraan, keadilan, wong cilik hingga wacana-wacana perkampungan kumuh pun sengaja ‘disedot’ sebagai agenda yang ‘meninabobokkan’ pikiran-pikiran akal sehat (reason) dan keyakinan (belief).

Konflik antar suku yang terjadi tidak lain sebagai akibat dari rasa berang masyarakat terhadap kondisi sosial yang dialaminya. Kehidupan masyarakat tak lagi menjadi rasa nyaman dan damai, justru menumbuhkan luka-luka yang akan memunculkan ‘darah-darah segar’ berupa pembunuhan, kekerasan, pencurian, ancaman, penindasan, hingga nilai-nilai moral tak lagi dijunjung dan hukum tak lagi dihormati. Hal demikian tidak lahir dengan sendirinya, sebagaimana waktu berjalan dengan prosesnya, tetapi semua dilahirkan melalui kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh siapa yang berkuasa dan bagaimana menggunakan kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan yang tidak bersahabat dengan rakyat itulah yang akan melahirkan kenyataan yang melampui batas dari realitas itu sendiri atau realitas semu, dalam bahasa Baudrillard (dalam Piliang, 2003) disebut dengan hyperreality – hiperrealitas di luar realitas.

Dalam bidang hukum, di pengadilan – berbagai penanganan kasus hukum pun, hiperkriminalitas tak terelakkan lagi. Kasus-kasus hukum yang menjerat para politisi dan pejabat publik semakin hari semakin bertambah. Satu kasus dengan kasus lain silih berganti. Kasus oknum politis atau pejabat yang satu tidak selesai digantikan dengan politisi atau pejabat lain dan tersus terulangi lagi. Hal ini seakan-akan hukum diperjual belikan. Uang menjadi ideologi yang terus digencarkan. Semakin besar angka (uang) yang dikemukakan, semakin kuat pula argusmen yang dijelaskan dan semakin cepat proses penanganan satu kasus.

Wujud nyata atas hiperkriminalitas yang kita rasakan hari ini adalah berita tentang perpolitikan tanah air. Hampir kurang dari 100 hari pemerintahan rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berbagai kenyataan dialami oleh masyarakat. Mula-mula pertarungan sengit wakil rakyat tentang perdebatan UU MD3 hingga titik finalnya adalah munculnya DPR Tandingan, yang pada akhirnya merembet ke DKI Jakarta sebagai pusat ibu kota dengan lahirnya ‘Gubernur Tandingan’ versi masyarakat DKI. Mungkin benar ungkapan bijak, Semakin dekat dengan kekuasaan, selalu kecenderungan untuk menguasai dan menindas.

Tampaknya, gejala di atas semakin riil dan benar-benar menjadi ideologi tersendiri bagi penguasa. Selain kisruh di DPR, beragam kebijakan yang diterima masyarakat menjadi bukan menjadi angin segar yang menyehatkan, tetapi ‘darah segar’ yang disaksikan melaui kenaikan BBM bulan lalu. Imbas dari kenaikan tersebut naiknya harga barang dan sembakau, ongkos transportasi dan berbagai komoditas lainnya semakin meningkat. Kisruh dan demonstransi menjadi aroma tak menyedapkan. Apa lagi dengan terbunuhnya seeorang demonstran sebagai api yang menyulutkan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin rendah. Pada saat demikian, warna-warni kejahatan menjadi gurita yang menjalar dan terus membuat jaringan akut di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Merembetnya kejahatan itu oleh Michel Serres (1997) dapat menjadi parasit yang menjalar dan membentuk kroni-kroni kejahatan diseluruh organ lapisan masyarakat. Pada saat itu, motif-motif kejahatandan bersembunyi dibalik ‘mihrab sosial’ kehidupan pribadi masing-masing.

Diantara terjangkitnya hiperkriminalitas menurut Piliang adalah lemahnya penegakan hukum akibat berbagai bentuk teror, intimidasi, kekerasan dan kejahatan dalam bentuk dan wujud yang paling halus. Dan sepertinya, kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah harus terus digalakkan agar seluruh komponen masyarakat menjadi waspada dan menyadarinya. Tidak peduli (devil-may-care) dengan membiarkan kejahatan terus berlangsung sama dengan membiarkan negara menjadi alat penindasan atas kekuasan. Pada akhirnya, ungkapan Ali Bin Abi Tholib menjadi nasihat yang menyegarkan bagi tumbuhnya kewaspadaan seluruh elemen bangsa “kebaikan yang tidak teroganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terstruktur. Wallahuaklam [Sumbawa, 24/12/15]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: